Prabowo, Lawan Politik Jadi Menhan Jokowi – Pandangan Prabowo Subianto mengenai anggaran pertahanan yang diungkapkannya terhadap era kampanye pilpres selanjutnya condong seperti ‘tidak nyambung’ dan ‘bahaya’, menurut pengamat militer.
Muhamad Haripin, pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merujuk terhadap ucapan Prabowo Subianto selagi debat Pilpres 2019 mengenai anggaran pertahanan Indonesia yang dinilainya kecil dan kemampuan pertahanan yang disebutnya lemah.
Dalam debat tanggal 30 Maret 2019 itu, Prabowo bersama berapi-api menegaskan pentingnya menaikkan anggaran pertahanan Indonesia. “Saya menilai pertahanan Indonesia lemah karena kita tidak punya uang.” pokerasia
Jokowi menjawab,”Anggaran pertahanan kita 107 triliun rupiah. Itu merupakan anggaran yang ke dua terbesar di Indonesia.” sbobet88
Prabowo mendebat,”Maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi mendapat briefing-briefing yang tidak cukup tepat. 107 triliun itu 5% dari APBN kita, padahal anggaran pertahanan Singapura itu 30% dari anggaran mereka.” www.mrchensjackson.com
“Saya pengalaman di tentara, budaya ABS (Asal Bapak Senang). Kalau ketemu Panglima, siap Pak, safe Pak, terkendali, Pak. Tidak benar itu, Pak. Ini budaya Indonesia, asal ayah senang.”
“Kalau sudi damai, bersiaplah untuk perang,” demikian Prabowo Subianto dalam debat tersebut. Saat itu debat mengenai anggaran pertahanan negara jadi salah satu sorotan publik.
Calon wakil presiden Prabowo selagi itu, Sandiaga Uno, lebih-lebih menyebut kecuali terpilih, ia dan Prabowo akan menyisihkan 1,5 % dari PDB untuk anggaran pertahanan.
Muhamad Haripin menjelaskan anggaran pertahanan yang di bawah PDB, tidak bermakna kecil. Setiap th. anggaran Kementerian Pertahanan senantiasa meningkat.
Tahun depan, pemerintah menganggarkan kira-kira Rp 127,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan, atau meningkat hampir kira-kira Rp20 triliun dari th. sebelumnya, menjadikan kementerian ini sebagai penerima anggaran terbanyak dibandingkan kementerian lainnya.
Menurut Haripin, persoalan pertahanan di Indonesia, bukanlah persoalan banyaknya anggaran, tapi alokasi anggaran.
Sekitar 70% anggaran pertahanan, kata Haripin, digunakan untuk membeli pegawai, alih-alih untuk pengembangan teknologi pertahanan dan membeli modal alutsista.
“Bercermin dari omongan Prabowo, saya curiga Prabowo menyadari soal itu (anggaran pertahanan) atau dia pura-pura nggak ngerti?” kata Haripin.
“Kalau kita jadikan pegangan, pandangan-pandangan (Prabowo) sepanjang kampanye 2014 dan 2019 (tentang pertahanan), itu nggak nyambung dan tambah jadi bahaya,” katanya.
Ia pun mengkhawatirkan mekanisme pengawasan pemanfaatan anggaran selanjutnya kecuali anggaran selanjutnya dinaikkan.
Haripin menjelaskan ketentuan Jokowi memutuskan untuk pilih Prabowo sebagai menteri pertahanan nampak sebagai pertimbangan politik semata.
“Itu agak disayangkan, kok kelihatannya pertimbangan politik jadi panglima betul, dibandingkan keamanan nasional dan demokrasi secara umum?” ujarnya.
Meski begitu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menjelaskan Prabowo akan memandang situasi perekonomian Indonesia sebelum memutuskan untuk menaikkan anggaran pertahanan.
“Semua terkait terhadap keamanan ekonomi 2020, apakah sektor penerimaan negara sanggup menaikkan anggaran pertahanan dan keamanan. Semua belum sanggup diprediksi,” katanya.
Siapa yang pantas jadi menhan?
Menurut Arief, Prabowo dipilih oleh Jokowi karena kompetensinya di bidang pertahanan. Prabowo pun, ujarnya, bersedia mengabdi bagi negara.
“(Prabowo bersedia) demi bangsa, lebih-lebih menhan itu jabatan sangat vital. Jantungnya negara itu kan pertahanan dan keamanan,” ujarnya.
UUD 1945 mengatur bahwa kecuali presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak sanggup melakukan kewajibannya, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama.
Ketiga menteri itu disebut sebagai “Triumvirat”.
Meski begitu, pengamat militer LIPI Muhamad Haripin menjelaskan posisi menteri pertahanan harusnya merupakan simbol kontrol sipil atas militer.
Menteri itu, ujar Haripin, memegang fungsi sebagai pemberi pedoman arah pertahanan negara untuk dilaksanakan oleh Panglima TNI dan Kapolri.
Menurut Haripin, idealnya, presiden pilih menteri pertahanan dari pihak sipil.
“(Militer) kudu pengawasan, pekerjaan mereka kudu di-‘kerangkeng’ dalam kerangka demokrasi,” ujarnya.
Pada era Orde Baru, jabatan menteri pertahanan dipegang oleh petinggi militer, yang selagi itu merangkap jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Tradisi itu diubah oleh presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang kemudian pilih menteri dari kalangan sipil, yakni Juwono Sudarsono.
Sejak era reformasi hingga sekarang, sejumlah menteri pertahanan berasal dari kalangan sipil, seperti Mahfud M.D., Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro.
Ada tiga orang menteri yang punya latar belakang sebagai militer, yakni Wiranto (masa pemerintahan B.J. Habibie), Agum Gumelar (masa pemerintahan Abdurrahman Wahid), dan Ryamizard Ryacudu (masa pemerintahan Jokowi).
Ia lanjut mengkritik kinerja menteri pertahanan di periode pertama Jokowi, Ryamizard Ryacudu, yang menurutnya punya program ‘ajaib’ seperti ‘100 juta kader bela negara’, atau pelatihan masyarakat jadi milisi.
“Saya pikir latar belakang kemiliteran Ryamizard itu mempengaruhi preferensinya atas kebijakan jenis padat karya. Ia beralasan kementerian pertahanan punya tanggung jawab untuk pembinaan kemampuan Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad) yang diterjemahkan ke bela negara itu,” ujarnya.
Sementara itu, politikus PDI-P Andreas Pareira menjelaskan penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Ia menjelaskan mungkin bergabungnya Prabowo bersama koalisi pemerintahan udah di awali bersama komunikasi pada Jokowi dan Prabowo untuk meredakan situasi di masyarakat, yang memanas pasca Pilpres.
“Ini “harga” yang kudu dibayar untuk kita sanggup bergabung, bekerja sama,” ujarnya.
Bagaimana bersama larangan Prabowo masuk AS?
Sebelumnya, Prabowo Subianto pernah tidak diterima masuk Amerika terhadap Maret 2014 dikala hendak menghadiri wisuda putranya.
Amerika memasukkannya dalam daftar hitam karena menilai bahwa Prabowo punya latar belakang yaitu pelanggaran HAM.
Di Timor Timur, Prabowo tercatat pernah jadi komandan salah satu kelompok yang bertugas terhadap 1978-1979.
Sementara sebagai komandan jenderal Kopassus, Prabowo menjabatnya dikala di ujung kekuasasan Soeharto yang banyak dituding terlibat penculikan aktivis.
Pengamat militer LIPI Muhamad Haripin menjelaskan dia tidak memandang larangan masuk AS bagi Prabowo akan mengganggu kerja mirip Indonesia bersama negara lain di bidang pertahanan.
Wiranto, yang terhitung disebut terlibat dalam persoalan pelanggaran HAM, misalnya, kata Haripin, tidak terima protes dari negara-negara lain selagi ia menjabat sebagai Menkopolhukam di periode pertama pemerintahan Jokowi.
Sementara itu, Wakil dari Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menjelaskan yakin bahwa kini kebijakan luar negeri Amerika Serikat sudah lebih terbuka lagi.
Jika Prabowo dilantik sebagai seorang menteri pertahanan, Arief Poyuono optimistis pemerintahan AS akan mengakhiri larangan itu.
Pihaknya pun, kata Arief, akan melakukan lobi ke Kongres AS kecuali diperlukan untuk menghendaki penghapusan larangan itu.
Di segi lain, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang masuknya Prabowo ke kabinet adalah kemunduran demokrasi.
“Itu menujukkan penentuan kabinet tidak diikuti pertimbangan mengenai HAM,” ujar Kepala Riset Penelitian Kontras Rivanlee Anandar.
Ia menjelaskan bahwa penunjukkan Prabowo sebagai menteri sanggup memperburuk situasi penegakkan HAM karena posisinya yang strategis bersama TNI.
“Tanpa Prabowo saja kita sudah curiga (masalah pelanggaran HAM akan selesai), lebih-lebih bersama Prabowo,” pungkasnya.